Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual Masuk DIM RUU TPKS

1 April 2022, 14:30

Jakarta, IDN Times – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyambut baik hasil rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), yang mengakomodasi masukan masyarakat soal dana bantuan korban atau victim trust fund.

Isu tersebut ditambahkan dalam dua ayat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS pada Pasal 23 RUU Baleg DPR atau 28 DIM pemerintah.

“Mengapresiasi penambahan pasal dalam pembahasan DIM RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya mengenai dana bantuan korban dan pengaturannya yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah,” kata Peneliti ICJR Maidina Rahmawati, Jumat (1/4/2022).

Baca Juga: Polemik Restitusi Korban Kekerasan Seksual: Perlunya Aturan Mekanisme

1. Sumber dana tidak harus dari APBN, bisa dari sumbangan banyak pihak

Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual Masuk DIM RUU TPKSIlustrasi kekerasan (IDN Times/Sukma Shakti)

Lewat peraturan tersebut, ICJR menekankan dana bantuan korban harus memperhatikan sumbernya. Pertama, tidak harus dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melainkan bisa berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sanksi finansial, dana CSR perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah, donasi atau kerja sama dengan pihak ketiga.

“Dana bantuan korban ini juga dapat berasal dari dana abadi, sebuah metode yang sudah banyak diimplementasikan di Indonesia,” kata Maidina.

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

2. Libatkan masyarakat sipil dan pendamping korban

Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual Masuk DIM RUU TPKSMaidina Rahmawati Peneliti ICJR (IDN Times/Lia Hutasoit)

Maidina mengungkapkan aturan pemerintah juga dirasa perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat sipil dan pihak lain, seperti pendamping korban kekerasan seksual dalam mengatur dana bantuan korban atau victim trust fund ini.

“Partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan ini penting guna menghasilkan peraturan yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Baca Juga: Gaspol Bahas RUU TPKS, KemenPPPA Harap Restitusi Jadi Hak Korban 

3. LPSK jadi pengelola sehingga tak perlu buat yang baru

Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual Masuk DIM RUU TPKSTim LPSK menemui bocah korban kekerasan orang tua di Gowa (Dok. LPSK)

Pemerintah juga perlu mengatur soal siapa lembaga yang perlu mengelolanya. Termasuk menampung kontribusi dari berbagai pihak untuk memenuhi pemulihan korban kekerasan seksual, dalam hal ini bisa dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang selama ini sudah berjalan. 

“Penunjukan LPSK juga akan menghemat biaya pembentukan lembaga baru,” ujar Maidina.


https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/dana-bantuan-korban-kekerasan-seksual-masuk-dim-ruu-tpks

Tokoh

Partai

Institusi

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Negara

Topik

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi