Dinas Perumahan DKI Siap Penuhi Panggilan Ombudsman soal Rusun City Garden

1 April 2022, 18:24

Kepala Unit Pengelola Rusun (UPRS) Tambora, Sarjoko

Jakarta

Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta siap memberi keterangan jika dipanggil Ombudsman soal laporan dugaan maladministrasi. DPRKP DKI Jakarta dilaporkan oleh warga Rumah Susun Milik City Garden, di Cengkareng, Jakarta Barat ke Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jakarta Raya, kemarin. Masalahnya adalah soal krisis air bersih di rusun itu.

“Ya tentu siap (menjelaskan ke Ombudsman jika dipanggil),” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko, kepada detikcom, Jumat (1/4/2022).

Dia mengatakan pihaknya bakal menyampaikan ke Ombudsman terkait kronologi pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang sampai kini tak kunjung terbentuk. Menurutnya, pembentukan PPPSRS City Garden sudah diusahakan.

“Terkait pembentukan PPPSRS sudah beberapa kali dikoordinasikan dengan pihak pengembang, namun memang belum terbentuk,” kata Sarjoko.

“Iya kita sampaikan kronologinya,” lanjutnya.

Selain itu, dia mengatakan pihaknya juga akan menyampaikan kepada Ombudsman soal upaya pemberian air bersih ke penghuni City Garden. Seperti diketahui, warga Rusun City Garden mengalami krisis air bersih selama 12 tahun.

“Dan upaya-upaya yang sudah dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, warga Rumah Susun Milik (Rusunami) City Garden, di Cengkareng, Jakarta Barat, melaporkan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jakarta Raya, Kamis (31/3) kemarin. Laporan tersebut terkait dugaan maladministrasi di kasus krisis air bersih.

“Ombudsman sudah menerima laporan ini dan akan menindaklanjuti. Yang dijanjikan hanya itu sesuai kewenangan Ombudsman ya. Dalam waktu 14 hari mereka akan memberikan kabar,” kata Pengacara publik LBH Jakarta yang mengadvokasi warga Rusun City Garden, Charlie Albajili, kepada wartawan, Kamis (31/3) kemarin.

Dia menjelaskan Pemrov DKI seharusnya dapat melakukan tindakan tegas membantu warga Rusunami City Garden memperoleh izin pengelolaan rusun. Menurutnya, izin itu tak kunjung didapat warga karena adanya pembiaran dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Permasalahan yang terjadi baik itu soal air, baik itu juga soal pengelolaan itu karena pengelolaan tak kunjung diserahkan oleh swasta kepada penghuni, yang harusnya sudah dari setahun sejak menghuni ini 12 tahun tidak kunjung diserahkan. Dan upaya ke Pemprov sebenarnya udah berkali-kali selama setahun ini tapi tidak ada upaya tegas,” kata Charlie.

Rusunami City Garden, Cengkareng, Jakarta Barat, 19 Januari 2022. (Marteen Ronaldo Pakpahan/detikcom)Rusunami City Garden, Cengkareng, Jakarta Barat, 19 Januari 2022. (Marteen Ronaldo Pakpahan/detikcom)

“Jadi saya pikir ini, permasalahan ini terjadi juga karena pembiaran yang dilakukan Pemprov, sesuai kewenangannya pemprov sebenarnya bisa melakukan upaya-upaya paksa,” tambahnya.

Kemudian, dia menyebut PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) mematok harga untuk memasang pipa air bersih yang terlalu tinggi. Dia mengklaim rincian harga yang diberikan PT Palyja tidak sesuai aturan.

“Palyja memberlakukan harga yang tidak wajar. Kemudian, itu berdasarkan apa? Berdasarkan hitung-hitungan warga juga. Biayanya kan Rp 950 juta, yang mana ada beberapa hal yang sebenarnya tidak, kita cek di sana tidak ada aturannya, gitu ya. Dan harga itu kemudian ketika diklarifikasi menggunakan jasa konsultan itu kemudian tidak wajar gitu,” tuturnya.

(dnu/dnu)


https://news.detik.com/berita/d-6012045/dinas-perumahan-dki-siap-penuhi-panggilan-ombudsman-soal-rusun-city-garden

Media

Tokoh

Partai

Institusi

K / L

BUMN

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi