Korupsi Proyek Jalan di Ponorogo, Kerugian Negara Capai Ratusan Juta

1 April 2022, 21:14

Korupsi Proyek Jalan di Ponorogo, Kerugian Negara Capai Ratusan Juta

Ponorogo (beritajatim.com) – Pengungkapan kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo oleh Satreskrim Polres Ponorogo belum berakhir. Setelah mengungkap kasus rasuah alat dan mesin pertanian (alsintan) di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dipertahankan), kini korp Bhayangkara fokus menangani korupsi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP).

Pekerjaan yang menjadi objek korupsi di DPUPKP yakni proyek jalan di Jenangan-Kesugihan, tepatnya di Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan pada tahun 2017. Dari kasus korupsi proyek jalan tersebut, Polres Ponorogo sudah mengamankan 6 tersangka. Kerugian negara akibat kasus korupsi itu ditaksir mencapai Rp 940 juta.

“Kasus korupsi proyek jalan ini sudah kita amankan 6 tersangka,” kata Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo, Jumat (1/4/2022).

Kapolres Ponorogo mengatakan, keenam tersangka yakni NHD sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dari Dinas PUPKP Ponorogo, S sebagai ketua panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP), K sebagai sekretaris PPHP, dan ME sebagai Anggota PPHP. Sedangkan dua tersangka lagi yakni EP sebagai pemenang lelang, yang tidak lain adalah direktur CV Dyah Kencana (CV DK) dan FH sebagai pelaksana riil atau subkontraktor.

Catur mengungkapkan, kasus ini terungkap berawal saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit untuk tujuan tertentu. Hasil audit itu ditemukan kelebihan bayar senilai Rp 438 juta. Nah, sampai batas waktu yang telah ditentukan, CV DK tersebut tidak mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah. “Audit yang dilakukan BPK, tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini CV DK,” katanya.

Berdasarkan hal tersebut, pada 2019 Polres Ponorogo melakukan penyelidikan, hingga menaikan kasus korupsi itu ke penyidikan. Polres meminta ahli untuk melakukan audit atas pekerjaan proyek jalan itu. Hasilnya terungkap dari proyek senilai Rp 1,3 miliar, ada selisih Rp 940 juta yang menyebabkan kerugian negara. “Ditemukan ada perbedaan spesifikasi, antara yang tertera di dokumen kontrak dengan hasil riil di lapangan,” katanya.

Dari korupsi tersebut, keenam tersangka dijerat dengan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP.

Dari pasal yang disangkakan, ancaman pidana pasal 2 pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 Juta dan paling banyak Rp 1 Miliar. Dan pasal 3 pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 50 Juta dan paling banyak Rp 1 Miliar. “Dari kasus korupsi proyek jalan ini, ancaman pidananya maksimal 20 tahun penjara,” pungkasnya. [end/suf]


https://beritajatim.com/hukum-kriminal/korupsi-proyek-jalan-di-ponorogo-kerugian-negara-capai-ratusan-juta/

Tokoh

Partai

Institusi

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi