Perpres No 35/2022, Presiden Kuatkan Fungsi Penyuluhan Dukung Ketahanan Pangan Nasional

1 April 2022, 22:47

AKURAT.CO Presiden RI Joko Widodo menaruh perhatian besar terhadap upaya penguatan SDM pertanian dan penerapan teknologi smart farming, dengan terbitnya Peraturan Presiden [Perpres] Nomor 35/2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945.

Mandat dari Perpres Nomor 35/2022 yang harus segera ditindaklanjuti adalah sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota. Hal itu dikemukakan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo pada Sosialisasi Perpres No 35/2022 secara virtual pada Jumat [1/4] yang dihadiri sejumlah gubernur, bupati dan walikota dan stakeholders.

“Perpres ini merupakan kebijakan dari Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan untuk menguatkan kembali fungsi penyuluhan pertanian,” mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi hingga pusat sebagai simpul terdepan penyuluhan kata Mentan Syahrul via online.

baca juga:

Dia mengingatkan arahan Presiden Jokowi dalam menjamin ketahanan dan ketersediaan pangan yang aman, maka pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Tentunya, melalui pengelolaan stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, cadangan pangan pokok, dan distribusi pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat,” kata Mentan Syahrul.

Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Desa, dilakukan melalui pembentukan, penetapan dan peningkatan kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian [BPP] dan Penumbuhan serta  Pemberdayaan Pos Penyuluhan Desa [Posluhdes].

Mentan Syahrul mengenang pengalaman selaku Camat Bontonompo di Kabupaten Gowa pada 1984 – 1987, kerap menyambangi BPP Bontonompo dan koordinasi dengan Posluhdes di tiap desa di Kecamatan Bontonompo.

“Saya ingat, Posluhdes dulu hidup banget waktu saya jadi camat dan bupati. Diskusi serangan hama dan pemakaian obat yang cocok dengan penyuluh. Posluhdes dan BPP tempat komunikasi segala aspek dan bertemunya kebijakan pusat dan daerah. Di situ terlibat kepala desa, camat, Danramil dan Kapolsek, karena saya fahami betul local problem must be solving be local reponse,” katanya.

Selanjutnya Kepala Biro Hukum Kementan Eddy Purnomo sebagai nara sumber dari acara sosialisasi mengingatkan pula tindaklanjut Perpres No 35/2022 ini berupa penyusunan Peraturan Menteri Pertanian [Permentan] menyangkut penguatan hubungan kerja pada Pasal 9; Pengembangan dan pembinaan teknis penyuluhan swadaya dan pembinaan penyuluh swasta pada Pasal 14 Ayat 10; tata cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada Pasal 20 Ayat 4; serta pembinaan dan pengawasan pada Pasal 26.


https://akurat.co/perpres-no-352022-presiden-kuatkan-fungsi-penyuluhan-dukung-ketahanan-pangan-nasional

Partai

Institusi

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi