Putri Bamsoet Bahas Pengawasan Industri Jasa Keuangan di Webinar UI

2 April 2022, 10:23

Tangkapan Layar

Jakarta

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2019 sekaligus puteri Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Saras Shintya Putri menjadi moderator Webinar Nasional ‘Arah Kebijakan Lembaga Pengawas Industri Jasa Keuangan: Evaluasi dan Rekonstruksi’ yang diselenggarakan Universitas Indonesia. Dalam webinar tersebut dibahas mengenai upaya menangkal investasi bodong di Indonesia.

Webinar itu dihadiri para tokoh nasional, antara lain Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Prof. Jimly Asshidduqie sebagai keynote speaker, Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Mirza Adityaswara, dan lainnya.

Memantik jalannya diskusi pada Jumat (1/4) tersebut, Chaca menekankan pemahaman mendalam terhadap arah kebijakan lembaga pengawas industri jasa keuangan sangat krusial. Hal ini lantaran masih munculnya berbagai permasalahan di sekitar industri jasa keuangan, seperti pinjaman online ilegal, investasi bodong, robot trading ilegal, serta skema penipuan tidak berizin lainnya yang merugikan masyarakat.

Chaca mengulas Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan kerugian yang dialami masyarakat akibat investasi ilegal pada periode 2011 hingga 2021 mencapai Rp 117,4 triliun, dengan jumlah korban mencapai jutaan orang.

“Perkembangan ekonomi digital dan digitalisasi sektor keuangan yang pertumbuhannya semakin pesat, juga menjadi tantangan besar yang harus dihadapi OJK. Asosiasi Fintech Indonesia melaporkan hingga saat ini sudah ada lebih dari 20 jenis layanan keuangan digital yang ditawarkan oleh sekitar 355 fintech,” kata Chaca dalam keterangannya, Sabtu (2/4/2022).

“Google dalam laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2021 memproyeksikan pada tahun 2025, kontribusi ekonomi digital pada perekonomian Indonesia mencapai 124 miliar dollar AS. Besarnya potensi ekonomi digital tersebut membawa tantangan besar yang harus dijawab OJK. Misalnya terhadap persoalan fraud terkait fintech P2P Lending, asuransi dan investasi, yang harus dapat dicegah dan diminimalisir oleh OJK,” paparnya.

Chaca menjelaskan dalam Webinar tersebut Prof. Jimly Asshidduqie memaparkan bahwa OJK lahir dari semangat reformasi untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan. Maka dari itu OJK berdiri sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“Sementara Pak Mirza Adityaswara menuturkan, OJK harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK perlu melakukan transformasi dan soliditas sekaligus tekad bersama dari komisioner dan organisasi di dalam OJK, maupun dengan stakeholders lainnya seperti DPR RI,” tutur Chaca.

“Pak Mirza Adityaswara juga memaparkan perkembangan industri Fintech P2P Lending, yang hingga Triwulan III-2021 jumlah penyelenggara terdaftarnya mencapai 107, dengan aset mencapai Rp 4,47 triliun. Jumlah pemberi pinjaman ke masyarakat mencapai 772.534 kreditur, dengan jumlah penerima kredit mencapai 70.286.048 jiwa. Jumlah pinjaman yang tersalurkan ke masyarakat hingga triwulan III-2021 sudah mencapai Rp 262,93 triliun,” sambung Chaca.

Dalam webinar, lanjut Chaca, anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kinerja pengawasan dan perlindungan konsumen yang dilakukan OJK sejauh ini masih belum optimal. Hal itu terlihat dari ketidakmampuan OJK menghentikan praktik investasi bodong, pinjaman online ilegal, hingga robot trading ilegal. Banyaknya produk jasa keuangan yang ada saat ini juga belum diimbangi dengan tingginya literasi di kalangan masyarakat, sehingga berisiko memunculkan benturan yang merugikan investor.

Selain itu, Chaca mengungkapkan Misbakhun menyinggung soal perizinan di sektor keuangan Indonesia masih memungkinkan para pengusaha melakukan konglomerasi di sektor keuangan. Sebab banyak perusahaan saat ini bisa mendapatkan IPO, serta mendirikan beberapa perusahaan lainnya yang terintegrasi atus sama lain.

“Pak Mukhamad Misbakhun juga mendorong agar OJK sebagai regulator keuangan nasional harus dapat melaksanakan tugas dan mengimplementasikan ketentuan dengan baik, serta menjalankan fungsi kelembagaan secara profesional. Mengingat industri jasa keuangan nasional memiliki potensi besar. Setidaknya aset yang dimiliki Indonesia sudah mencapai Rp 17 ribu triliun. Bahkan jika tidak terjadi pandemi Covid-19, jumlahnya diperkirakan melebihi Rp 20 ribu triliun,” ujar Chaca.

(akn/ega)


https://news.detik.com/berita/d-6012710/putri-bamsoet-bahas-pengawasan-industri-jasa-keuangan-di-webinar-ui

Media

Partai

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi