Yasonna: Kedokteran Harus Utamakan Kemanusiaan, Bukan Bisnis

1 April 2022, 21:37

Yasonna Laoly.

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengingatkan, kedokteran seharusnya mengutamakan kemanusiaan, bukan bisnis. Hal itu disampaikan Yasonna terkait wacana revisi UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran atau UU Kedokteran.

Yasonna menjelaskan, revisi UU Kedokteran diperlukan untuk penguatan sistem kedokteran agar lebih baik dalam melayani masyarakat. Dikatakan, pemerintah mencatat Indonesia kehilangan devisa triliunan rupiah karena terdapat sekitar 2 juta warga Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri setiap tahun.

“Saat pelayanan semakin baik, maka masyarakat tidak perlu lagi pergi ke luar negeri untuk berobat,” kata Yasonna, Jumat (1/4/2022).

Selain itu, kata Yasonna, revisi UU Kedokteran untuk memudahkan WNI yang menempuh studi kedokteran di luar negeri membuka praktik di Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Yasonna mengungkapkan banyak keluhan dari WNI yang studi kedokteran di luar negeri, sulit mendapat izin praktik di Indonesia.

“Ada orang Indonesia yang studi kedokteran di Rusia tapi susah praktik di Indonesia. Ini yang harus dipermudah prosesnya, karena Indonesia membutuhkan banyak dokter. Prosesnya dipermudah, jangan berbelit-belit, apalagi dipersulit,” ujarnya.

Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat serius menyiapkan generasi emas meyongsong 100 tahun Indonesia pada 2045. Salah satunya dengan mengajak anak-anak Indonesia yang berprestasi di segala bidang, di antaranya kedokteran, untuk kembali ke Tanah Air dan mengamalkan ilmunya.

Namun, saat ini, para WNI yang menempuh studi kedokteran di luar negeri harus melakukan penyetaraan ijazah serta mengikuti prosedur Konsil Kedokteran Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Rata-rata memerlukan waktu satu hingga dua tahun untuk menuntaskan semua prosedurnya, dan pastinya membutuhkan biaya.

“Tapi bagaimana mereka mau mengabdi di Indonesia, jika prosesnya dipersulit,” ucapnya.

“Kerangka berpikirnya seharusnya adalah bagaimana menjaga akses layanan kedokteran yang mudah dan murah untuk masyarakat. Indonesia membutuhkan banyak dokter dan masyarakat perlu layanan yang mudah dan murah,” kata Yasonna menambahkan.

Izin praktik kedokteran terdiri dari surat tanda registrasi (STR) serta surat izin praktik (SIP), serta diatur dalam UU Kedokteran.

Untuk mendapatkan STR, seorang dokter harus memiliki sertifikat kompetensi yang menjadi kewenangan organisasi profesi, yakni IDI.

Sedangkan untuk mendapatkan SIP, seorang dokter harus memiliki rekomendasi organisasi profesi dari IDI, dan harus diperpanjang setiap lima tahun. Apabila seorang dokter tidak menjadi anggota IDI atau dicabut keanggotaannya dari IDI, maka dokter tersebut bakal kesulitan mendapat rekomenasi untuk persyaratan mendapatkan izin praktik (SIP).

“Jangan sampai ada dokter yang bagus pelayanannya, dan sudah melayani masyarakat secara luas, tapi kesulitan praktik karena terganjal aturan atau dipersulit. Jangan sampai keputusan kemanusiaan berpihak pada industri, kedokteran harus mengutamakan kemanusiaan, bukan bisnis,” kata Yasonna.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


https://www.beritasatu.com/nasional/910777/yasonna-kedokteran-harus-utamakan-kemanusiaan-bukan-bisnis

Partai

Institusi

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi